Beranda Pemerintahan Ombudsman Temukan Maladministrasi Pelayanan Publik

Ombudsman Temukan Maladministrasi Pelayanan Publik

20
0
BERBAGI

ZonaIndonesia-Bekasi, Lembaga pengamat pelayanan publik Republik Indonesia, Ombudsman hari ini melakukan pemeriksaan kepada Pj Walikota Bekasi RuddyGandakusumah beserta jajaran sistem kerja perangkat daerah (SKPD) di kantor pemerintah kota (Pemkot) Bekasi.

Pemeriksaan itu terkait tidak beroperasinya layanan publik secara serentak dikecamatan dan kelurahan yang ada dikota Bekasi pada hari jumat, 27/7/2018 yang lalu, serta penghentian pelayanan masyarakat di mall layanan publik dan Disdukcapil kota Bekasi pada senin, 30/7/2018.

Terkait tidak beroperasinya pelayanan publik dikecamatan,kelurahan,Disdukcapil dan di mall pelayan publik Kota Bekasi diduga ada maladministrasi aparatur sipil negara (ASN).

“Sesuai dengan undang undang nomor 37 tahun 2008 Ombudsman RI melakukan tugas dan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh para ASN tersebut, yang memang secara terbuka sudah menunjukan adanya tindakan maladministrasi berupa kelalaian untuk memberikan pelayanan publik. Tapi kami juga ingin memastikan tidak ada mal administrasi lainya,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Teguh Nugroho kepada zonaindonesia.id selasa, 31/7/2018.

Hari ini kami melakukan pemeriksaan kepada Pj Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah dan jajaranya termasuk inspektorat dan pejabat lainya, “Jadi memang pada hari jumat ada penghentian layanan publik, kamipun menemukan hal yang sama,” terang Teguh

Menurutnya ada beberapa alasan terkait penghentian layanan publik tersebut, Pertama mereka mengaku sistem offline, yang kedua, mereka merasa kecewa dengan pernyataan Pj Walikota, yang ketiga tidak alasan karena mereka tidak ingin memberikan layanan, “Setelah kami konfirmasi, tidak ada gangguan sistem pada hari jumat, sesuai bukti pernyataan dari Diskominfo kota Bekasi bahwa tidak ada sistem side down pada hari jumat,” ungkapnya

Lanjut Teguh, yang kedua alasan mereka kecewa dengan pernyataan Pj Walikota, “Bagi kami alasan apapun tidak menjadi pembenaran ASN untuk tidak memberikan pelayanan publik. Jadi kesetiaan ASN hanya untuk negara,sebab gaji ASN diberikan oleh negara,” tandasnya

Kemudian sambungnya, Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan atas temuan hari ini, “Kenapa pelayanan publik ini bisa dilakukan secara masif, jika penghentian layanan publik ini dilakukan oleh ASN kota Bekasi ini sudah Sangat berlebihan,” tukasnya. (Ran)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here